Menuju Kemandirian Politik Perempuan

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Buku Menuju Kemandirian Politik Perempuan karya Siti Musdah Mulia yang ditulis pada November 2007 ini adalah buku yang lahir dari pengalaman penulis dan sebuah bentuk refleksi atas partisipasi perempuan di kancah perpolitikan. Berpijak dari pengalaman penulis sebagai coordinator program voter education (pendidikan pemilih) bagi perempuan di tingkat grass root, seperti yang tertera pada pengantar buku ini. Disebutkan juga bahwa empat alasan dari program tersebut adalah ; terjadinya proses depolitisasi yang sengaja dan sistemik terhadap perempuan, perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya Pemilu sebagai sara membangun Indonesia yang demokratis, perempuan belum mengetahui makna hak asasi, dan keempat belum adanya pendidikan politik yang terselenggara dengan sungguh-sungguh dan terencana bagi perempuan.

Buku yang terdiri dari empat bagian ini, menyiratkan kegelisahan penulis sehingga memunculkan tawaran kritis berupa gagasan dan pemikiran yang diharapkan dapat menjadi introspeksi, otokritik atau evaluasi bagi semua agar masyarakat menyadari adanya ketimpangan gender dan ketidakadilan yang menyebabkan perempuan tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam bidang politik.

Bagian pertama dibuka dengan paradigma negara islam terhadap respon politik. Berisi tentang sejarah politik sebagai isu islam. Beberapa catatan tentang pemikiran-pemikiran mengenai relasi agama dan negara menyebutkan bahwa dalam peta pemikiran politik islam kontemporer , khususnya dalam kajian mengenai hubungan antara agama dan negara, ditemukan tiga pola pemikiran, yaitu pola sekularis, tradisionalis, dan reformis. Pola sekularis menyatakan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan didalamnya tidak ditentukan aturan-aturan yang secara ekslusif berkaitan dengan masalah kenegaraan. Sedang pola tradisionalis menegaskan bahwa Islam agama yang paripurna. Pola reformis menolak kedua pendapat yang ekstrim tersebut.

Pada kajian reinterpretasi agama adalah suatu keniscayaan bahwa faktor utama penyebab terpuruknya posisi perempuan dalam bidang politik adalah penafsiran agama yang sengaja dikonstruksikan oleh para pemilik otoritas agama, bukan ajaran itu sendiri. “Oleh karena itu solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya, harus dimulai dengan merevisi penafsiran melalui ijtihad, Umat Islam hampir sepakat bahwa ijtihad dalam arti pembaruan penafsiran atau reinterpretasikan ajaran Islam adalah suatu kebutuhan dasara, bukan hanya setelah Rasul tiada, bahkan ketika masih hidup.” (hal.39). Pada bab 4 tentang perdebatan teologis menyangkut kepemimpinan, penulis menulis fakta historis yang mengungkapkan secara jelas bahwa isu kepemimpinan menjadi isu krusial sepanjang sejarah Islam.

Kebijakan yang sangat mendukung partisipasi perempuan di ruang politik dengan mengharuskan partai politik memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Tindakan Khusus Sementara (Temporary Special Measure) dalam bentuk kuota minimum 30% perempuan caleg pada daftar partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 65 (1) Undang-undang No.12 Tahun 2003). Sebab, kuota itu dimaksudkan hanya untuk menyamakan garis start, untuk menyamakan tinggi landasan. Dengan begitu, perempuan dan laki-laki sungguh-sungguh dapat berjalan seiring dan bergandeng tangan memperebutkan posisi di ruang publik ( hal. 93).

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh perempuan dalam ketidakaksesan di dalam dunia politik. Hambatan ideologi dan psikologi berupa tradisi dan budaya yang sudah mengakar membentuk norma-norma dan pola pembagian kerja yang didasari stereotip jenis kelamin. Perempuan ditempatkan sebagai warga negara kelas dua, didiskriminasi dan dipinggirkan dan menjadikan dominasi laki-laki di bidang publik, seperti di lembaga-lembaga perwakilan rakyat, pemerintahan dan partai-partai politik. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjadi selama ini dikarenakan perempuan selalu dikondisikan untuk merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap dunia politik. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan disinyalir juga penyebab hambatan untuk akses informasi dan teknologi. Juga terkait rendahnya pemahaman dunia politik dan pendidikan politik bagi perempuan.

Hambatan lain adalah hambatan kelembagaan dan struktural disebutkan dalam buku ini bahwa sebagai fundamental dan hak asasi manusia, itu bisa dilihat dari perilaku dari guru-guru di sekolah dan buku-buku pelajaran dan bias gender. Sangat sedikit partai-partai politik yang memperlihatkan komitmen kuat untuk membukakan kesempatan perempuan mengambil tindakan affirmative untuk melibatkan perempuan dalam kepengurusan partai dan rekruitmen politik. Hambatan hukum dan perundang-undangan berupa ketidakpahaman arti kuota 30% yang dinilai sebagai Tindakan Khusus yang sifatnya sementara. “Kuota 30% bagi perempuan caleg di dalam pemilihan umum legislative seperti tercantum dalam Undang-undang Pemilihan Umum kurang efektif sebab sistem pemilihan umum masih memberi kemungkinan kepada ‘elit’ partai untuk mengatur dan menentukan nomor urut caleg. Kenyataan menunjukkan walaupun perempuan caleg sudah memenuhi 30% tetapi umumnya mereka masih ditempatkan di “nomor sepatu’. “ (hal. 99).Hambatan ketersediaan data dijembatani oleh NGO dan kompilasi/data yang telah dikerjakan oleh NGO di tingkat nasional dan daerah. Munculnya jejaring yang mengatasnamakan “Gerakan Perempuan Peduli Politik” (GPPP) yang berfungsi sebagai ‘pressure group’ berhasil memasukkan kepada DPR untuk mengadopsi TKS kuota minimal 30% keterwakilan caleg.

Pada bagian kedua dibahas tentang hak-hak politik kaum perempuan dalam kaca mata islam. Juga tinjauan untuk pembacaan ulang dan upaya dekonstruksi atas hasil ijtihad atau penafsiran lama yang dinilai bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Dalam konteks ajaran tentang posisi perempuan terdapat dua alasan yang memunculkan adanya pemahaman keagamaan yang bias gender. Pertama adalah umumnya masyarakat Islam memahami islam secara dogmatis kedua karena umat Islam memperolah pengetahuan agama dari para ulama. Oleh keadaan tersebut maka bisa disimpulkan oleh penulis bahwa umat Islam Indonesia membutuhkan interpretasi baru dalam tafsir dan pemahaman keislaman mereka. Tentu saja kehadiran suatu pemahaman keislaman yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan perbaikan nasib kaum perempuan di Indonesia.

Dalam pewujudan penafsiran peduli perempuan ada penegasan bahwa umat Islam hendaknya menyadari bahwa Alqur’an dan Hadis adalah suatu teks yang haus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami konteks budaya dan masyarakat di mana Alqur’an diturunkan. “Membaca Alqur’an secara kontekstual akan menunjukkan kepada kita bahwa Alqur’an membawa pesan-pesan moral yang bersifat universal seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih dan kebebasan.” (hal. 151)

Pada suatu sisi juga dijelaskan dalam buku alasan-alasan mengapa perempuan perlu berkiprah dalam politik. Era reformasi dan demokratisasi yang berakibat diterapkannya otonomi daerah menekankan pentingnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Lalu timbullah upaya-upaya pemberdayaan perempuan dimulai dengan penyadaran (awareness rising) yaitu dengan mengubah cara pandang ( mind setting) tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan. Disinggung tentang peran organisasi perempuan Islam yang mempunyai jejaring kerja hingga lapisan bawah (grass root) yang akan bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas SDM dan kinerja organisasinya serta merevisi kembali visi gendernya serta membangun net working yang solid di antara mereka sehingga tidak lagi terfragmentasi dalam berbagai kepentingan politis yang membuat mereka curiga satu sama lain, demikian penulis menyuratkannya dalam buku ini.

Disinggung sedikit tentang kebijakan politik orde baru berupa depolitisasi perempuan. Penggiringan perempuan sebagai makhluk tradisional dan mengemban tugas dengan nama baik menjadikan fungsi dan partisipasi perempuan di zaman Orde Baru menjadi alat politik. Dan semata-mata dilakukan oleh karena dua tujuan utama : stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Berbicara tentang struktur anggaran adalah berbicara tentang data base. Kurangnya kepekaan kita terhadap data base yang bisa dijadikan satu referensi adalah sebuah masalah. Karena dengan adanya data base bisa memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa perencanaan pembangunan dan anggaran belanja nasional maupun daerah sangat tidak sensitive gender yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan sosial.

Pada akhiran bab ketiga buku ini, penulis berbicara tentang kekuasaan yang dihadapi oleh perempuan. Dikembangkannya konsep mengenai kekuasaan perempuan yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki di masa depan akan menjadikan acuan semua pihak. Disebutkan bahwa kekuasaan dalam konsep feminin adalah kekuasaan yang penuh dilimpahi kasih sayang. Kekuasaan semacam ini bisa tidak berpusat kepada diri sendiri melainkan lebih diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan mengembangkan kekuasaan perempuan, perempuan dapat menjadi politisi yang handal.

Bagian keempat, penulis yang mengambil tema tentang membangun politik berperspektif gender menyampaikan peran-peran gender perempuan yang bersifat tradisional. Juga disinggung bahwa peran ganda bukan lagi sesuatu yang hanya disandang oleh perempuan saja namun harus menjadi beban laki-laki. Perempuan yang secara kodrati memiliki tugas-tugas domestik seharusnya tugas tersebut juga bisa diambil alih oleh laki-laki.Sama seperti judul dari buku ini, bab 5, Menuju Kemandirian Politik Perempuan disajikan dalam bentuk pengantar oleh penulis. Pada penutup, penulis berhasil menghadirkan empat poin gagasan. Pertama adalah menggalang networking antar kelompok perempuan dari berbagai elemen sebagaimana dilakukan melalui konferensi nasional. Kedua : kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya khususnya mengibah budaya patriarki yang sangat kental di masyarakat menjadi budaya yang berperspektif gender. Ketiga : kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya reinterprestasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran agama yang akomodatif terhadap nilai kemanusiaan, yang ramah perempuan dan yang rahmatin lil alamin. Keempat : Secara internal perempuan harus mampu meningkatkan kapasitas diri dengan pendidikan dan kemampuan spiritualitas.

 

Judul                      : Menuju Kemandirian Politik Perempuan

Penulis                   : Siti Musdah Mulia

Jumlah Hal.           : 369 hal.

Penerbit                 : Kibar Press, Yogyakarta

Cetakan 1, Februari 2008